Yogyakarta – Pemilu damai turut menjadi perhatian dan dambaan setiap warga negara Indonesia saat ini. Hal ini juga menjadi harapan Lajnah Imaillah Cabang DIY, yang mengikuti acara “Rembuk Aspirasi Perempuan untuk Pemilu Damai.”
Acara dilaksanakan pada Sabtu (28/10), bertepatan dgn hari Sumpah Pemuda. Lajnah Imaillah DIY yang diwakili oleh Ibu Maida Rahmania menghadiri kegiatan tersebut atas undangan dari “SRILI” atau Srikandi Lintas Iman Yogyakarta.
Pada acara tersebut, hadir 60 orang perwakilan dari berbagai lembaga atau komunitas perempuan dengan beragam identitas. Dua orang narasumber yang hadir yaitu DR. Amalinda Savirani, MA (Dosen Fisipol UGM) dan Ibu Rani (Komisioner KPU).
Dalam pemaparannya, DR. Amalinda menyampaikan adanya peningkatan jumlah prempuan di parlemen.
“Jika dilihat perjalanan legislator dari masa ke masa menunjukkan perempuan di parlemen secara kuantitatif selalu meningkat, namun apakah perannya sudah maksimal atau sudah ditempatkan di posisi strategis sebagai pengambil kebijakan?” ujar beliau.
Sedangkan Ibu Rani dari KPU menyampaikan bahwa syarat menjadi peserta pemilu salah satunya yaitu 30% pengurus partai terdiri dari kaum perempuan. Namun, sejauh ini tidak dapat dipungkiri bahwa angka tersebut hanya formalitas administratif, bukan dalam kerangka memaksimalkan kapasitas perempuan yang kompeten untuk kesetaraan.
Dalam diskusi tersebut disampaikan berbagai kendala perempuan untuk masuk dalam politik. Antara lain, karena perempuan sudah punya pekerjaan atau berkeluarga, perempuan dianggap lemah dibanding laki-laki dalam hal kapabilitas dan sumberdaya, hingga adanya ketidakpercayaan diri dari perempuan itu sendiri.
Dalam upaya pemenuhan partisipasi keterwakilan perempuan sebesar 30%, masyarakat perlu mendapatkan edukasi terutama kaum perempuan itu sendiri. Edukasi diperlukan agar lebih banyak pihak yang sadar bahwa perempuan memiliki kesadaran bersama tentang keterwakilan atas dasar keadilan dan kesetaraan.
Peserta yang hadir sepakat bahwa kaum perempuan harus memiliki komitmen untuk mengambil peran yang sama dengan kaum laki-laki dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk isu keberpihakan terhadap kaum perempuan, kelompok rentan/minoritas, dan difabel.
